A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA PADA
ABAD KE-19
DAN ABAD KE-20
1. KEDATANGAN BELANDA KE INDONESIA SAMPAI TERBENTUKNYA VOC
a. Latar
Belakang Kedatangan Belanda
Pada mulanya
pedagang – pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah
dari Lisabon, Portugis. Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik tahta. Ia
berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya, Belanda tidak dapat
lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang di kuasai Spanyol. Hal
itulah yang mendorong Belan mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk
mendapatkan daerah asal rempah – rempah.
b.
Perjalanan Belanda ke Indonesia
Pada tahun
1594 Claudius berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur jauh. Cludius
kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Pada tahun
1595 usaha Belanda makin maju dalam mendapatkan peta ke Asia. Seorang Belanda
bernama Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di pulau Jawa yang dari
tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan.
Peta yang dibuat oleh Linscoten diberi nama interario yang artinya keadaan di
dalam atau situasi di Indonesia.
Pada bulan
April 1595, Cornelis de Houtman dan Dekeyzer dengan 4 buah kapal memimpin
pelayaran menuju nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda – Pantai
Barat Afrika – Tanjung Harapan – Samudera Hindia – Selat Sunda – Banten. Pada
bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpinoleh de Houtman berhasil berlabuh di
Banten. Pada tanggal 28 November 1598 rombongan baru dari negeri Belanda di
pimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck.
c.
Terbentuknya VOC
Atas
prakarsa dari 2 tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan Van Olden
Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi
sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (Verenigde Oost Indische
Compagnie) / persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur. Voc terdiri dari 17
orang dan membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois
Wittrt. Tujuan dibentuk VOC adalah
1.
Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesame pedagang Belanda untuk
keuntungan maksimal.
2. Membantu
dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. VOC memiliki
satu kelebihan, yaitu tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam sebuah
organisasi yang kuat.
2. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAH VOC DI INDONESIA SEBELUM ABAD KE 19
a. Politik
Perdagangan dan Kebijakan Pemerintah VOC Pusat-pusat perdagangan yang berhasil
dikuasai VOC antara lain Malaka (1641), Padang (1662), Makasar (1667), dan
Banten (1684). Peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan
antara lain sebagai berikut :
1.
Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
2. Peraturan
tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
Beberapa Gubernur VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha
dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :
1. Jan
Pieterszoon Coen (1679-1629)
Ia dikenal
sebagai peletak dasar imperialisme Belanda
di
Nusantara.
2. Antonio
Van Diemen (1636-1645)
Ia berhasil
memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641.
3. Joan
Maetsycker (1653-1678)
Ia berhasil
memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado.
4. Cornelis
Speelman (1681-1684)
Ia
menghadapi perlawanan bersenjata walaupun tdak berhasil mengalahkan Sultan
Hasanuddin dari Makassar, Trunojoyo di Mataram, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari
Banten.
b. System
Birokrasi VOC
Guna
memerintah wilayah Nusantara yang sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang
Gubernur Jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggoita yang disebut Raad Van
Indie (Dewan India). Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan system
pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan memanfaatkan system
feodalisme. Ciri khas feodalisme adalah ketaatan mutlak dari lapisan bawahan
kepada atasannya.Materi Sejarah Kelas XI IPS
c.
Kemunduran VOC
Kemunduran
VOC terjadi sejak awal abad ke 18 disebabkan oleh :
1. Banyaknya
korupsi
2. Biaya
perang yang besar
3.
Persaingan dengan kongsi dagang lain
4. Utang VOC
yang besar
5. Pemberian
deviden kepada pemegang saham walaupun usaha VOC mundur
6.
Berkembangnya Liberalisme
7. Anggaran
pegawai terlalu besar
8.
Pendudukan Prancis atas BelandaVOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799
3. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun
1795, Prati Patriot Belanda yang anti Raja, atas bantuan Prancis berhasil
merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf
dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.
4. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles
Pada tahun
1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republic Bataaf dan membentuk Koninkrijk
Holland atau kerajaan Belanda. Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan
berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Nusantara dan
mengangkat Herman Willem Daendles sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara.
5. Penjajahan Inggris Di Indonesia Tahun 1811-1816
Sejak tahun
1806 Inggris berusaha melemahkan kekuasaan Belanda di
Nusantara.
Pada tahun 1810 dan serangan yang menentukan terjadi pada tahun 1811,
sejak itu
Indonesia secara resmi dikuasai EIC (East India Company).
Latar belakang pendudukan Inggris adalah :
a.
Continental stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa (1806)
b. Nusantara
yang praktis dikuasai Prancis (Belanda-Perancis)
Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah :
a. Seluruh
Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
b. Semua
tentang Belanda menjadi tawanan Inggris
c. Semua
pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya
terus
d. Semua
utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris
Kapitulasi
Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty.
Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy ) Lord Minto
yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless sebagai wakil
gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi,dan
Kalimantan Selatan ).
6. Pemerintah Hindia 1816-1942
Pemerintahan
kolektif itu mempunyai tugas utamanya menormalisasikan keadaan lama (Inggris)
ke alam baru (Belanda). Masa peralihan hanya berlangsung dari tahun 1816-1819.
7. Masa Pemeruntahan Van den Bosch dan Penerapan System Tanam Paksa 1830-1870
Pengertian
Cultuur Stelsel sebenarnya adalah kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam
tanaman ekspor yang laku di jual di Eropa. Menurut Van den Bosch, cultuur
stelsel didasarkan atas hokum adat bahwa barang siapa yang berkuasa di sutau
daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya .
A. Latar
Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Di Eropa,
Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon.
2.
Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang di akhiri dengan pemisahan Belgia
dari Belanda tahun 1830.
3. Terjadi
Perang Dipenogoro ( 1825-1830 ) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan
termahal bagi Belanda.
4. Kas
Negara kosong dan utang yang di tanggung Belanda cukup berat.
5. Pemasukan
uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan
usaha mempraktikan gagasan Liberal ( 1816-1830 ) dalam mengeksploitasi tanah
jajahan.
Van den Bosc
sebagai pengusul dari Cultuur Stelsel, kemudian di angkat sebagai Gubernur
Jendral Hindia Belanda.
B.
Aturan-aturan Tanam Paksa
1.
Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian ari
tanahnya untuk penanaman tanaman Ekspor yang dapat di jual di pasaran Eropa.
2. Tanah
pertanian tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang di
miliki penduduk desa.
3. Pekerjaan
yang di perlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan
untuk menanam tanaman padi.
4. Tanah
yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.
5. Hasil
dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Di dalam
praktiknya seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok sehingga rakyat
banyak dirugikan. Penyimpangan-penyimpangan
tersebut antara lain :
1. Dilakukan
dengan cara paksaan.
2. Luas
tanah harus disediakan penduduk melebihi ketentuan.
3.
Pengerjaannya jauh lebih sama.
4. Pajak
tanah masih tetap dikenakan.
5. Petani
tidak mendapat kelebihan hasil panen.
Agar para
bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonial
memberikan perangsang yang di sebut Cultuur Procenten.Cultuur Procenten adalah
bonus dalam persentasi tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda,
para bupati, dan kepala desa apabial hasil produksi di suatu wilayah mencapai
atau melampaui target yang dibebankan.
C.
Akibat-Akibat Tanam Paksa
1. Bagi Belanda
a.
Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di
pasaran Eropa.
b.
Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis,pada masa tanam paksa
mendapat keuntungan yang besar.
c.
Pabrik-pabrik gula kemudian juga dikembangkanoleh penguasa Belanda.
2. Bagi Indonesia
a.
Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
b. Beban
pajak yang berat.
c.
Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
d. Jumlah
penduduk Indonesia menurun.
e. Rakyat
Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor
D. Reaksi
terhadap Tanam Paksa
Tanam paksa
telah menimbulkan rekasi dari beberapa kalangan.Antara lain
sebagai
berikut :
1. Rakyat
Indonesia
2. Kaum
Pengusaha ( kapitalis )
3. Kaum
Humanis Belanda
a. Baron van Hoevell
b. Eduard Douwes Dekker
8. Politik Ekonomi Liberal kolonial Belanda 1870
A. Latar
Belakang
Politik
ekonomi liberal kolonial dilatar belakangi oleh :
1.
Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat
Pribumi.
2.
Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Evolusi Perancis dan
Evolusi
Industri.
3.
Kemenangan partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak
Pemerintah
Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri
Jajahannya (
Indonesia ).
4. Adanya
Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari
Belanda untuk
meluaskan wilayahnya ke Aceh.
Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan
:
1. RR atau
Undang-undang tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
2. Peraturan
tentang pembendaharaan Negara India-Belanda.
3.
Undang-undang Gula ( Suiker Wet ).
4. Agrische
Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang Agraria.
B.
Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal
Atas
dikeluarkannya Undang-Undang Agraris tahun 1870, Indonesia memasuki
zaman
penjajahan baru. Setelah 1870 di Indonesia diterapkan imperialisme modern.
Sejak tahun
1870 telah diterapkan Opendeur Politiek, yaitu politik pintu terbuka
terhadap
modal-modal swasta asing.
Hal-hal
apakah
pemerintah
Raffles
di Nusantara
cenderung
mendapat
tanggapan
positif
dari para raja
dan rakyat setempat ?
C.
Perkembangan Perdagangan
Penerapan
sistem ekonomi lberal di Indonesia pada tahun 1870. Pada tahun 1869
pembukaan
Terusan Suez turut memperlancar hubungan perdagangan Asia-Eropa.
Pemerintah
kolonial melakukan
impor
mesin-mesin dan
perlengkapan
modern sehingga
produksi
perkebunan dan pabrik
gula
meningkat. Perluasan produksi
tanaman
ekspor dan impor barang-
barang
konsumsi dari negeri Eropa mengakibatkan perdagangan internasional
semakin
ramai di Nusantara.
D. Akibat
Sistem Politik Liberal Kolonial
Pelaksanaan
politik liberal membawa akibat sebagai berikut :
1. Bagi
Belanda
Memberikan
keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta
Belanda dan
pemerintah kolonial Belanda.
Hasil-hasil
produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri
Belanda.
Negeri
Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
2. Bagi
Rakyat Indonesia
Kemerosotan
tingkat kesejahteraan penduduk.
Adanya
krisis perkebunan.
Menurunnya
konsumsi bahan makanan.
Menurunnya
usaha kerajinan rakyat.
Pengangkutan
dengan gerobak.
Rakyat
menderita karena masih menerapkan kerja rodi.
Sumber : http://nurekaw.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar